Guru Malas? Atau Sistem Sekolah yang Tidak Pernah Diurus?

Penulis: Handriadi Iswardani

Sekolah Tanpa Manajemen: Guru Jadi Kambing Hitam

Dalam berbagai percakapan tentang dunia pendidikan, sering kali kita mendengar keluhan yang sama: “Guru sekarang banyak yang malas.” Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyimpan persoalan yang jauh lebih kompleks. Tidak jarang, penilaian tersebut muncul begitu saja tanpa melihat kondisi sistem yang ada di baliknya.

Dari pengamatan saya di beberapa sekolah, ada kecenderungan untuk dengan cepat menyimpulkan bahwa rendahnya semangat kerja atau kurang optimalnya kinerja guru semata-mata disebabkan oleh kemalasan individu. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam, persoalannya sering kali tidak sesederhana itu. Dalam banyak kasus, masalah justru berakar pada lemahnya sistem manajemen dan kepemimpinan di lingkungan sekolah.

Sebuah lembaga pendidikan pada dasarnya adalah sebuah organisasi. Sebagaimana organisasi lainnya, ia membutuhkan arah, pengelolaan, koordinasi, serta kepemimpinan yang jelas. Ketika sistem manajemen tidak berjalan dengan baik—misalnya tidak ada pembagian tugas yang jelas, tidak ada evaluasi yang terarah, atau tidak ada budaya kerja yang dibangun secara konsisten—maka suasana kerja yang terbentuk pun cenderung berjalan tanpa arah.

Dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi orang luar untuk melihat gejalanya saja: guru datang sekadarnya, kegiatan pembelajaran terasa monoton, inovasi jarang muncul, dan kedisiplinan tampak longgar. Namun yang sering luput diperhatikan adalah pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sistem yang ada memang mendorong guru untuk berkembang, atau justru membiarkan semuanya berjalan tanpa pengelolaan yang jelas?

Oleh karena itu, sebelum kita terburu-buru memberi label “guru malas”, mungkin kita perlu melihat lebih jernih struktur yang menaungi mereka. Sebab dalam banyak keadaan, problem yang tampak pada individu sebenarnya adalah refleksi dari sistem yang tidak bekerja secara optimal.

Ketika Sistem Tidak Dibangun, Guru yang Terlihat “Malas”

Contoh lain yang juga pernah saya temui adalah pada kegiatan renang tahunan sekolah. Secara konsep, kegiatan seperti ini sebenarnya sangat baik. Selain menjadi sarana rekreasi edukatif bagi peserta didik, kegiatan renang juga bisa menjadi bagian dari pembelajaran pendidikan jasmani yang menyenangkan di luar kelas.

Namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut justru memperlihatkan masalah manajemen yang cukup jelas. Sebelum pelaksanaan kegiatan renang, tidak ada rapat persiapan yang melibatkan guru-guru. Tidak ada pengarahan yang rinci mengenai teknis pelaksanaan di lapangan. Informasi yang disampaikan hanya sebatas pemberitahuan melalui grup Telegram sekolah mengenai jadwal kegiatan.

Akibatnya, ketika kegiatan berlangsung di lokasi kolam renang, suasana di lapangan terlihat kurang terkoordinasi. Dari sudut pandang orang luar, guru-guru tampak hanya duduk-duduk di pinggir kolam, seolah-olah tidak memiliki peran yang berarti. Situasi seperti ini dengan mudah bisa memunculkan penilaian bahwa guru tidak aktif atau bahkan terkesan malas.

Padahal, jika kita melihat lebih dalam, persoalannya bukan semata-mata pada sikap guru. Pada saat itu saya justru melihat kepala sekolah sibuk mengurus banyak hal sendirian—mulai dari mengatur pembayaran tiket masuk, mengurus konsumsi, hingga sekaligus melakukan pengawasan terhadap peserta didik yang sedang berenang. Hampir semua urusan teknis di lapangan ditangani sendiri oleh pimpinan sekolah.

Di sinilah menurut saya letak persoalannya. Ketika sebuah kegiatan tidak direncanakan melalui manajemen yang jelas, maka pembagian peran pun tidak pernah terjadi. Guru tidak diberi tanggung jawab yang spesifik, tidak ada tugas yang dibagi secara sistematis, sehingga banyak dari mereka akhirnya hanya menunggu arahan yang memang tidak pernah datang.

Memang ada beberapa guru yang berinisiatif membantu mengawasi siswa yang sedang berenang. Namun inisiatif individu tentu tidak bisa dijadikan dasar sistem kerja sebuah kegiatan sekolah. Tanpa koordinasi yang jelas, peran guru menjadi tidak terarah, dan dari luar terlihat seolah-olah mereka tidak berbuat apa-apa.

Padahal, situasi ini sebenarnya bisa dihindari dengan langkah manajemen yang sederhana. Sebelum kegiatan renang dilaksanakan, pihak sekolah seharusnya mengadakan rapat persiapan terlebih dahulu. Dalam rapat tersebut bisa dibentuk kepanitiaan kecil, kemudian tugas-tugas dibagi secara jelas: siapa yang bertanggung jawab pada administrasi, siapa yang mengurus konsumsi, siapa yang mengatur transportasi, siapa yang mengawasi siswa di kolam, dan siapa yang bertugas sebagai koordinator keselamatan.

Dengan pembagian peran seperti itu, setiap guru akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Ketika seseorang diberi tugas yang jelas, secara alami ia akan merasa terdorong untuk menjalankannya dengan baik. Pada akhirnya, kegiatan pun akan berjalan lebih tertib dan profesional.

Dari kasus ini kita kembali melihat satu hal yang sama: sering kali yang tampak sebagai “kemalasan guru” sebenarnya merupakan dampak dari ketiadaan sistem manajemen yang jelas dalam kepemimpinan sekolah. Tanpa pengaturan yang baik, potensi guru yang sebenarnya besar menjadi tidak tersalurkan dengan optimal.

Pentingnya Manajemen Kepemimpinan

Salah satu contoh yang pernah saya temui di lapangan adalah ketika pelaksanaan Sumatif Tengah Semester (STS) di sebuah sekolah. Secara kasat mata, kegiatan itu memang tetap berjalan. Ujian tetap dilaksanakan, siswa tetap mengerjakan soal, dan guru tetap mengawas. Namun ketika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa pelaksanaannya berjalan dengan sangat tidak teratur.

Misalnya dalam hal penyusunan soal. Ada guru yang membuat 20 soal, ada yang hanya 15, bahkan ada yang hanya 10 soal. Bentuknya pun tidak seragam. Ada yang seluruhnya pilihan ganda, ada yang seluruhnya esai, dan ada yang mencampur keduanya tanpa pola yang jelas. Perbedaan ini bukan sekadar variasi metode evaluasi, tetapi menunjukkan bahwa tidak ada standar atau kesepakatan bersama yang disusun sebelumnya.

Setelah saya perhatikan lebih jauh, ternyata memang tidak ada proses pengarahan yang jelas dari pimpinan sekolah sebelum pelaksanaan STS berlangsung. Tidak ada pembentukan panitia, tidak ada rapat koordinasi, dan tidak ada pembahasan teknis mengenai bagaimana ujian seharusnya dilaksanakan. Informasi yang beredar hanya sebatas pengumuman di grup Telegram sekolah mengenai jadwal guru yang mendapat tugas mengawas ujian. Selebihnya, setiap guru seakan berjalan dengan pemahamannya masing-masing.

Padahal, dalam sebuah lembaga pendidikan, kegiatan evaluasi seperti STS seharusnya direncanakan dengan manajemen yang rapi. Di sinilah peran kepemimpinan kepala sekolah menjadi sangat penting. Pemimpin tidak hanya bertugas memberi informasi, tetapi juga mengayomi, mengatur, dan membangun sistem kerja yang jelas bagi seluruh guru.

Idealnya, persiapan STS sudah mulai dirancang setidaknya satu bulan sebelum pelaksanaan. Mengapa satu bulan? Karena dalam proses itu ada beberapa tahapan yang perlu dilalui secara sistematis. Pertama, ada masa rapat awal untuk menyepakati kebijakan bersama, seperti jumlah soal, bentuk soal, serta standar penilaian. Kedua, ada masa penyusunan soal oleh guru dengan batas waktu yang jelas. Ketiga, ada masa pengumpulan dan pengoreksian atau review soal untuk memastikan kualitasnya.

Selain itu, masih ada tahapan teknis lain yang tidak kalah penting, seperti proses penggandaan soal, proses pengemasan (packing) soal sesuai dengan kelas atau ruang ujian, hingga proses distribusi kepada guru pengawas. Bahkan hal-hal kecil seperti penempelan nomor atau kartu ujian di meja siswa dan pembagian kartu ujian kepada peserta didik juga memerlukan pengaturan waktu yang jelas.

Jika seluruh tahapan ini direncanakan dengan baik, maka pelaksanaan ujian tidak akan terasa kacau. Sebaliknya, semua pihak akan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Guru tidak lagi bekerja berdasarkan asumsi pribadi, melainkan mengikuti sistem yang telah disepakati bersama.

Dari contoh sederhana ini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang persoalan yang tampak sebagai “ketidakteraturan guru” sebenarnya berakar pada ketiadaan sistem manajemen yang kuat. Ketika kepemimpinan tidak hadir dalam bentuk pengaturan yang jelas, maka organisasi akan berjalan secara sporadis—setiap orang bekerja menurut versinya sendiri.

Ketika Tuntutan Profesional Tidak Diimbangi Kesejahteraan

Persoalan lain yang juga sering muncul di dunia pendidikan adalah ketidakseimbangan antara tuntutan profesional terhadap guru dengan kesejahteraan yang mereka terima. Banyak sekolah—terutama yang berada di bawah yayasan—menuntut guru untuk bekerja secara profesional, kreatif, inovatif, dan penuh dedikasi. Guru diminta terus berinovasi dalam pembelajaran, membuat berbagai perangkat administrasi, mengembangkan metode baru, bahkan kadang juga dituntut aktif dalam berbagai kegiatan sekolah di luar jam mengajar.

Semua tuntutan itu pada dasarnya tidak salah. Justru memang sudah seharusnya seorang guru terus berkembang dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Namun persoalannya muncul ketika tuntutan yang besar itu tidak diimbangi dengan penghargaan yang layak terhadap kerja guru.

Dalam kenyataan yang saya lihat di beberapa tempat, masih banyak guru yang menerima gaji yang sangat minim—bahkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Dengan kondisi seperti itu, wajar jika sebagian guru harus mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya energi, waktu, dan pikiran mereka pun terbagi.

Yang kadang terasa lebih menyakitkan adalah ketika kondisi tersebut justru dibungkus dengan narasi moral atau religius. Tidak jarang guru diberi nasihat seperti, “Jadi guru itu harus ikhlas. InsyaAllah pahalanya besar.” Secara nilai, kalimat itu tentu benar. Mengajar memang pekerjaan mulia yang bernilai ibadah. Keikhlasan adalah bagian penting dalam setiap amal.

Namun keikhlasan seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menutup mata terhadap aspek kesejahteraan. Mengajak guru untuk ikhlas adalah hal yang baik, tetapi bukan berarti lembaga pendidikan boleh merasa cukup dengan memberi imbalan sekadarnya, sementara tuntutan kerja terus ditingkatkan.

Ironisnya lagi, di beberapa tempat terlihat kontras yang cukup mencolok. Di satu sisi guru diminta untuk terus bersabar, berjuang, dan bekerja dengan penuh keikhlasan. Di sisi lain, pimpinan lembaga atau pihak yayasan terlihat menikmati fasilitas hidup yang jauh lebih baik—misalnya datang ke sekolah dengan mobil mewah, sementara guru-guru yang setiap hari berhadapan langsung dengan peserta didik harus berangkat dengan kendaraan sederhana yang bahkan kadang kondisinya jauh dari layak.

Pemandangan seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan yang wajar di benak banyak orang: apakah semangat keikhlasan hanya dituntut dari guru, sementara pihak lain tidak merasa perlu menunjukkan kepekaan yang sama terhadap kesejahteraan mereka?

Padahal jika kita melihatnya secara lebih bijak, keikhlasan dan kesejahteraan seharusnya tidak dipertentangkan. Guru bisa tetap bekerja dengan penuh keikhlasan, tetapi lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penghargaan yang adil terhadap kerja keras mereka. Sebab pendidikan yang baik tidak hanya dibangun oleh idealisme, tetapi juga oleh sistem yang menghargai manusia yang bekerja di dalamnya.

Penutup

Dari beberapa contoh yang telah dibahas sebelumnya, kita bisa melihat bahwa persoalan di dunia pendidikan sering kali tidak sesederhana yang tampak di permukaan. Ketika sebuah sekolah terlihat kurang tertib dalam pelaksanaan kegiatan, ketika guru terlihat kurang aktif, atau bahkan ketika muncul anggapan bahwa guru malas, sebenarnya kita perlu berhati-hati sebelum menjatuhkan penilaian.

Sering kali persoalan tersebut berakar pada hal yang lebih mendasar, yaitu manajemen kepemimpinan yang tidak berjalan dengan baik. Ketika tidak ada perencanaan yang matang, tidak ada pembagian tugas yang jelas, dan tidak ada sistem kerja yang dibangun secara terstruktur, maka organisasi pendidikan akan berjalan secara sporadis. Setiap orang bekerja menurut pemahamannya masing-masing, sehingga hasilnya pun sulit mencapai standar yang diharapkan.

Di sisi lain, tuntutan profesional terhadap guru juga perlu diimbangi dengan penghargaan yang layak terhadap kesejahteraan mereka. Guru memang dituntut untuk ikhlas dalam menjalankan tugasnya, tetapi keikhlasan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak dasar mereka sebagai pekerja profesional. Lembaga pendidikan yang sehat adalah lembaga yang mampu menyeimbangkan antara idealisme, tanggung jawab moral, dan sistem penghargaan yang adil.

Oleh karena itu, sudah saatnya kita melihat persoalan pendidikan dengan cara yang lebih jernih. Alih-alih terburu-buru menyalahkan individu guru, mungkin yang perlu lebih dahulu diperbaiki adalah sistem kepemimpinan dan manajemen lembaga itu sendiri. Sebab ketika sistemnya baik, pembagian tugas jelas, dan kesejahteraan diperhatikan, maka potensi guru akan jauh lebih mudah berkembang.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh seberapa hebat individu yang bekerja di dalamnya, tetapi juga oleh seberapa baik sistem yang mengelola mereka. Jika kepemimpinan mampu membangun manajemen yang sehat, maka semangat kerja guru pun akan tumbuh dengan sendirinya, dan sekolah akan bergerak menuju tujuan utamanya: menciptakan pendidikan yang bermutu bagi generasi masa depan.